BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Pemerintah Kota Balikpapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan sepakat untuk mengusulkan pengalokasian anggaran pembiayaan program penangan Covid-19 sebesar 240 Miliar.

Anggaran yang diusulkan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk penanganan kesehatan saja, melainkan digunakan untuk masyarakat Balikpapan yang terdampak secara ekonomi, serta membantu masa pemulihan (recovery) perekonomian di kota Balikpapan.

Menanggapi hal itu anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Fadlianoor angkat bicara, menurutnya pelaksanaan bantuan sosial terkait perekonomian di Balikpapan saat ini belum dapat dipastikan waktu pelaksanaannya. Dirinya menuturkan, perlu adanya penyesuaian data dari dinas sosial, dan yang terpenting bantuan tersebut dalam pendistribusian harus tepat sasaran.

"Setidaknya data yang ada saat ini harus valid terlebih dahulu, jangan sampai ada data yang tidak jelas. Program ini kami berharap harus tepat sasaran," ujar Fadlianoor  
            
Dia pun mempertanyakan mekanisme untuk penerima bantuan tersebut, apakah menggunakan data gakin atau seperti apa. Karena sementara ini penerima bantuan yang terdampak virus corona pastinya tidak semua masuk dalam golongan Gakin, melaikan semua lapisan masyarakat.

"Sementara itu bagaimana dengan masyarakat yang kesehariannya sebagai pedagang, ojek online atau, supir angkot, bahkan saat ini banyak karyawan yang sudah mulai dirumahkan, Tentunya dampak sosial yang disebabkan adanya covid-19 bukan hanya masyarakat yang memiliki status gakin saja , oleh sebab itu pemerintah harus teliti dalam mendata , jangan sampai bantuan yang di berikan tidak tepat sasaran," ungkapnya

Masih menurutnya, bahkan banya keluhan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya lewat sms dan watshap selama pemberlakuan social distancing. Mulai pedagang, karyawan hingga guru sekolah swasta. Mereka menghendaki adanya bantuan pemerintah, karena selama dirumahkan maka otomatis pencaharian mereka terhenti. Sementara kebutuhan keluarga harus terpenuhi. 

"Untuk hal ini, sebaiknya pemerintah harus lebih teliti dalam setiap pendaatan, jangan selalu menggunakan data yang ada saat ini saja, akan tetapi harus lebih jeli dalam melihat ini semual," imbuhnya

Jikan nantinya bantuan tersebut akan dilakukan pemerintah kota, sebaiknya pembagian tersebut dapat merata menyentuh semua masyarakat yang memang berhak menerima akibat dampak virus corona yang melanda kota Balikpapan.

Saat ini masyarakat selalu taat apa yang dihimbau oleh pemkot, asalkan kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat tercukupi.

Terkait iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini masih tetap dan tidak ada perubahan, artinya belum mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan.

"Tentu saja itu masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS yang sudah diputuskan MA".

Dan di Balikpapan sendiri sebaiknya pemkot dapat mengratiskan iuran BPJS masyarakat untuk golongan Kelas III, dan memberikan kompensasi pemotongan iuran sebesar 50 persen bagi golongan Kelas II. (agus/bdknews)