BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Banyaknya permasalahan yang terjadi di perusahaan daerah air minum(PDAM) menjadi pusat perhatian masyarakat kota Balikpapan dalam dua bulan terakhir ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan yang fungsinya sebagai Pengawasan, banyak melakukan tindakan seperti monitoring berupa sidak langsung. Hal itu didasari laporan dari masyarakat terkait tentang PDAM

DPRD Balikpapan bahkan telah membentuk posko pengaduan masyarakat (PPM) untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat kota Balikpapan. Posko pengaduan masyarakat tersebut dipusatkan di Komisi II DPRD Balikpapan.

Seperti yang di terangkan ketua Komisi II DPRD Balikpapan Riri Saswita Diano, saat di temui awak media di ruang kerjanya Selasa (24/12/19). Ia menjelaskan seluruh tugas dan fungsi pembentukan posko dikomisinya. 

"Nantinya di posko ini kita menampung laporan warga Balikpapan. Untuk selanjutnya di kaji kemudian ditindak sesuai kewenangan dewan,"jelas Riri

Politisi partai PDIP ini menambahkan, ada banyak hal yang harus dibenahi sebagai anggota DPRD. Utamanya  bagaimana upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Diakuinya bahwa selama pelaksanaan reses, keluhan dan aduan masyarakat yang paling banyak taking terkait dengan pernasalahan PDAM. Tentunya sebagai anggota DPRD di Komisi II akan menindak lanjuti permasalahan tersebut.

“Sidak di lapangan untuk melihat seperti apa permasalahannya, seperti apa jalan keluarnya. Itu yang diharapkan oleh teman-teman di Komisi II kepada pihak PDAM,” katanya

Komisi II akan berdiskusi dengan pihak manajemen PDAM, mencari solusi jalan keluarnya. Seperti apa, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Rencana ke depan Komisi II bersama fraksi akan membuka Posko pengaduan masyarakat(PPM) terkait masalah PDAM yang akan dipusatkan di Komisi II . (agus/bdknews)