BALIKPAPAN,Bidiknews.co.id-Menindaklanjuti hasil temuan serta laporan masyarakat terkait permasalahan PDAM B alikpapan,  membuat DPRD  kota Balikpapan sebagai lembaga pengawasan, membuka posko pengaduan masyarakat (PPM).

Posko pengaduan tersebut merupakan inisiatif komisi ll dan lll. Seperti yang di ungkapkan anggota komisi III DPRD kota Balikpapan Taufik Qulrahman di kantor DPRD Kamis (26/12/2019), bahwa posko pengaduan dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan ke dewan. 

"Terkait persoalan PDAM yang banyak permasalahan didalamnya, kami dari anggota juga sudah melaporkan pada ketua DPRD (Abdulloh-red). Beliau meminta semua ketua Fraksi untuk memberikan surat dukungan kepada Komisi II dan Komisi III untuk melaksanakan sidak. Termasuk membuka posko pengaduan,"jelas Taufik 

Atas dasar itu, lanjut dia nantinya di jadikan sebagai dasar untuk mebentuk tim pansus yang dilaksanakan oleh  DPRD Balikpapan. Namun begitu pihaknya tidak membatasih hak dari PDAM sendiri untuk memberikan klarifikasi. 

"Silahkan saja pihak PDAM mau berdalih atau membela diri itu hak mereka, yang jelas pada perinsipnya anggota DPRD juga mempunyai hak sebagai Lembaga Pengawasan dan kami juga menpunyai bukti-bukti yang lengkap,"katanya dengan tegas

Mengenai persoalan proyek bangunan  mangkrak milik PDAM yang ditemukan saat sidak beberapa waktu lalu, politisi PKB ini menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke jalur hukum.

"Proyek bangunan mangkrak yang kami temukan sepenuhnya akan kami serahkan pada pihak penegak hukum. Kami akan terus berjuang untuk memperbaiki kinerja PDAM dalam melayani masyarakat, yang jelas DPRD kota Balikpapan tidak akan pernah masuk angin, karna kita bekerja untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan" terang mantan aktivis penggiat antikorupsi ini. 

Untuk itu pihaknya berharap agar Walikota dapat kembali memperbaiki kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, Termasuk perombakan jajaran management di PDAM.(agus/bdknews)