BALIKPAPAN,BIDIKNEWS.co.id- Sejumlah kalangan termasuk beberapa anggota DPRD Balikpapan menyorot 
transparansi penggunaan anggaran serta penyertaan modal yang digelontorkan pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan kepada PDAM.

Menanggapinya, anggota komisi ll DPRD Balikpapan, H.Haris menyerukan untuk dilakukan audit secara eksternal pada perusahaan yang berplat merah tersebut.

Sebagai penyerta modal pemkot Balikpapan mestinya terbuka kepada dewan tentang penganggaran ke PDAM. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2017 tentang BUMD. 

Jika memang PDAM Balikpapan tidak mau terbuka, maka Komisi II akan menggunakan hak angket DPRD.

Dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya tidak ada salahnya Walikota dan PDAM Balikpapan memaparkan secara terbuka, jika memang tidak ada penyimpangan yang dilakukan.

"Mestinya mereka menjawab kebingungan masyarakat, kenapa tidak ada pemasangan sambungan baru dari PDAM ,bahkan masih ada 6000  pemohon belum di pasang. jadi di mohon pihak PDAM harus terbuka untuk memberikan jawaban kepada kami dan masyarakat , transparansi sangat diperlukan dan tidak perlu ditakutkan, jika memang tidak ada penyimpangan". tutupnya. (tiyono/bdknews)