BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Dari sektor pertambangan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Balikpapan diakui nihil. Karena untuk sektor satu ini Balikpapan tidak ada pertambangan. Untuk itu pemkot hanya mengandalkan dari sektor jasa transportasi, pariwisata, perhotelan dan beberapa sektor lainnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Mieke Henny menuturkan pemerintah perlu melakukan upaya untuk dapat mendongkrak PAD Balikpapan. Memang secara umum target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 lalu tercapai bahkan melebihi target. Namun itu dinilai masih belum cukup untuk mengatasi pertumbuhan perekonomian di kota Balikpapan.

"Walauoun kita tidak mengandalkan sektor pertambangan akan tetapi beberapa sektor lainnya bisa kita andalkan untuk peningkatan PAD,"ungkap Mieke pada Jum'at (3/1/2020)

Mieke menuturkan umtuk perlu adanya evaluasi dalam menginventarisasi sejumlah peraturan daerah (perda) yang harus dilakukan sesegera mungkin guna mendongkrak peningkatan PAD Balikpapan di tahun 2020 ini.

Sebagai tindak lanjut laporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Balikpapan, saat ini masih terdapat tunggakan retribusi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum diselesaikan. Masih ada beberapa OPD yang pajaknya berbentuk piutang yang dimasukan sebagai PAD.

"Pastinya dalam waktu dekat kami akan panggil setiap OPD penghasil PAD untuk dibicarakan lebih lanjut,” kata Mieke.

Evaluasi harus dilakukan setiap OPD untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan target di lapangan. Tentunya harus melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, agar dapat diketahui kendala-kendala apa saja  yang dihadapi dalam memaksimalkan sumber pendapatan daerah Kota Balikpapan. 

“Kami ingin tahu kendalanya seperti apa yang dihadapi, kemudian langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan kendala tersebut, dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Bapemperda sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi peraturan daerah," jelasnya. 

Hal itu dilakukan agar terbangun sinergi antara dewan dan pemerintah daerah sehingga pada akhirnya mampu memberikan peningkatan pemasukan daerah kota Balikpapan. (agus/bdknews)