BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Tim Banggar DPRD Balikpapan bersama Pemerintahan kota Balikpapan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat koordinasi diruang sidang paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (02/04/2020) pagi.

Berbagai pokok pembahasan yang disampaikan pada rapat tersebut, diantaranya mengenai Rapid Test corona serta rencana menggratiskan Iuran PDAM selama 3 Bulan kedepan. Dan yang tak kalah penting tentang  penanganan pencegahan penyebaran virus corona yang semakin mewabah di kota Balikpapan.

Hal itu menjadi perhatian serius dari anggota komisi lll DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Balikpapan, pada rapat koordinasi. 

Pertama dirinya mempertanyakan wacana pemkot yang akan menggratiskan Iuran PDAM kepada masyarakat yang kurang mampu selama 3 bulan kedepan. Menurutnya data yang digunakan pemerintah apa sudah sesuai dengan data hasil sensus dilapangan. Karena menurut Taufik, bisa saja data tersebut akan berbeda dengan data yang dilakukan PDAM.

Menurutnya data pemerintah harus konkrit jika ingin menjalankan program tersebut. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Ini yang mesti dihindari.

"Saya rasa program ini sangat membantu ditengah wabah virus corona yang membuat masyarakat harus di isolasi dirumah. Namun pemerintah harus benar benar memiliki data konkrit jika melaksanakan,"jelas Taufik usai rapat berlangsung.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, terkait program pemerintah kota untuk menggratiskan iuran PDAM selama 3 bulan bagi masyarakat yang kurang mampu, tentu akan menjadi perhatiannya. Bahkan secara terang menyebut akan ikut memperjuangkan masyarakat agar program ini tepat sasaran. 

"Semoga saja tidak ada kata tebang pilih, jangan sampai membeda bedakan dengan yang lain. Kita tunggu saja hasilnya dalam 2 hari ini," bebernya

Dirinya juga mempertanyakan sistem rapid test corona yang diberlakulan pemerintah Balikpapan terutama pihak rumah sakit. Beberapa kasus yang terjadi, berdasarkan laporan masyarakat yang ingin melakukan rapid test terlebih dahulu harus membayar tunai. 

"Selaku wakil rakyat saya harus menyampaikan hal ini, apakah memang pasien atau warga yang ingin memeriksakan dirinya harus membayar cas? Terus program tanggap daruratnya mana,"kata Taufik

Menurutnya pemerintah mestinya memberi keringanan kepada warga utamanya yang kurang mampu dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan sampai terkesan pemerintah tak peduli dengan keadaan masyarakat. (bdknews)