BALIKPAPAN,BIDIKNEWS.co.id-Memasuki hari ke 2 pelaksanaan bimbingan teknik (Bimtek) yang di ikuti  anggota DPRD Kota Balikpapan di Surabaya yang dilaksanakan sejak Selasa (3/12/2019) sampai Jumat (6/12/2019). Bimtek diadakan di Hotel Sheraton, Surabaya,  mengusung tema "Optimalisasi Fungsi DPRD di Bidang Anggaran".

Bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus (Untag)  Surabaya yang didasari rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BPSDM) Kemendagri. Kegiatan tersebut menarik perhatian seluruh peserta  anggota DPRD Balikpapan. Tampil sebagai pemateri yakni DR Krisnadi Nasution SH MH yang merupakan dosen di Untag Surabaya. 

"Sangat penting untuk seluruh anggota dewan memahami sistem dan mekanisme dalam mengatur keuangan daerah, termasuk penganggarannya di APBD seperti apa dan penggunaannya," kata Krisnadi yang juga Ketua Lembaga Penitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya kepada indonesiafakta.com, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya kegiatan bimtek ini merupakan kesempatan baik untuk mempelajari teknik penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan sistem informasi keuangan daaerah. Termasuk
platform angggaran kepala daerah dan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Salah satu peserta bimtek, H Ardiansyah SH  yang juga anggota DPRD Balikpapan dari  PPP, merespon baik kegiatan tersebut. Menurutnya semua materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anggota dewan. Seperti konsep penyusunan anggaran, penggunaan anggaran dengan mekanisme yang benar,  termasuk di dalamnya pengawasan.

"Materinya sangat baik, termasuk pembawa materi. Yang disampaikan semua berkaitan dengan kebutuhan kami di dewan. Tinggal bagaimana kita mengimplentasikan nanti,"terang Ardiansyah ditemui di sela acara. 

Sebagaimana diketahui bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati / Wali Kota, serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati / Wali Kota. Dan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.(war/bdknews)