BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Terhitung dalam beberapa pekan ini, kunjungan DPRD dari luar daerah terus berdatangan. Pada Jum'at (15/11/19) pagi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali kedatangan tamu, kali ini giliran DPRD kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang melakukan kunjungan kerja di Balikpapan. 

Sekretaris Dewan DPRD Balikpapan , Abdul Azis didampingi Kepala Bidang Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Rubangi menerima rombongan anggota komisi lll DPRD kabupaten Tuban, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tuban, Andi Hartono S.Pd, bersama rombongan.

Kunjungan kerja anggota komisi III DPRD Tuban di Balikpapan, guna menggali informasi mengenai sistem pembinaan UMKM yang ada di kota Balikpapan. Sebagaimana diketahui Balikpapan termasuk kota yang sukses pada program pemberdayaan UMKM, yang ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Balikpapan. 

"Program UMKM di Balikpapan pembinaannya cukup berhasil. Kami ingin mempelajarinya sebagai upaya untuk meningkatkan PAD daerah kami,"kata Andi Hartono usai acara pertemuan berlangsung. 

Dijelaskan Kabid koperasi UMKM dan Perindustrian kota Balikpapan, Rubangi mengenai pelaku UMKM yang terdata di Kota Balikpapan hingga tahun 2019, ada sekitar 21000 anggota termasuk seluruh binaan. Selain itu, beragam bentuk keterampilan juga diberikan, mulai dari pembinaan membuat kue, membuat kerajinan tangan, hingga membatik. Selebihnya diberikan pelatihan Hidroponik secara berkala

"Secara berkala kita beri pelatihan, yakni keterampilan hidroponik. Pembinaan ini kita lakukan satu kali dalam seminggu, utamanya kepada anggota UMKM," jelas Rubangi.  

Bahkan beberapa retail modern di Balikpapan telah  bekerja sama dengan UMKM yang merupakan binaan Disperindagkop Balikpapan untuk memasarkan produk lokal,  sehingga bisa berkembang,"beber Rubangi kepada Wartawan. 

Diharapkan dari hasil kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tuban dapat mengadopsi pola pembinaan UMKM Balikpapan, untuk dapat diterapkan di Kabuoaten Tuban. Tujuannya agar dapat mendongkrak pendapatan asli daerah, dengan harapan bisa memberdayakan produk lokal.

Pemerintah kota Balikpapan, bahkan sudah memiliki perwali untuk mengatur besaran pajak maksimal sebesar 10 persen disetiap retail modern yang ada  sebagai wadah pelaku UMKM di Balikpapan untuk memasarkan produknya. (sinta/bdknews)