BALIKPAPAN,bidiknews.co.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Balikpapan kembali melaksanakan sosialisasi bersama jajaran TNI dan POLRI, yakni Babinsa dan Babinkamtibnas. Sosialisasi ini sebagai upaya tahapan Pilkada Balikpapan. Berlangsung di Hotel Pasifik, dihadiri Staf Anggota KPU,  jajaran TNI POLRI, Staf Kecamatan dan Kelurahan.

Selain membangun sinergitas, sosialisasi ini juga merupakan upaya untuk mensukseskan prlaksanaan Pilkada di Balikpapan. Untuk itu KPU sebagai panitia penyelenggara tentu harus punya trik untuk memberi pemahaman kepada semua steakholder agar penerapan nantinya berjalan sesuai yang di harapkan.

Komisioner KPU Sahrul Karim dan Kanit Intel Kodim Masrul Khan, serta Kabag Ops Polresta Balikpapan didaulat tampil sebagai pemateri dari sosialisasi itu.

Sementara ketua KPU kota Balikpapan Noor Toha menuturkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut. Selain membuka sikaturahim, juga sebagai bentuk sinergitas antara petugas KPU dan aparat keamanan. Karena peran TNI / Polri sangat diharapkan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada mendatang.

"Tentu sangat penting kami lakukan, karena kita tahu Babinsa dan Bhabhinkamtibmas merupakan ujung tombak ditiap kelurahan melakukan sosialisasi ke masyarakat," kata Noor Toha

Menurutnya KPU tentu perlu kerjasama yang kuat dengan semua pihak termasuk TNI dan Polri. Untuk berhubungan langsung dengan masyarakat maka diperlukan pendekatan yang baik. 

"Kan tahu sendiri, kalau Babinsa sama Bhabinkamtibmas yang ngumpulin warga pasti cepat, apalagi soal informasi lingkungan. Ini yang kemudian kita harapakan sebagai upaya melakukan sosialisasi ke masyarakat melalu kedua intstitusi ini," bebernya.

Sebagai bekal dilapangan maka KPU tentu perlu memberi pembekalan kepada tiga pilar tersebut. Hal ini guna mensinergikan informasi yang ada di KPU dengan masyarakat. Pertama mengenai tahapan Pilkada yang akan  dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Untuk pendaftaran calon yakni di bulan Juni.

" Babinsa dan Babinkamtibnas tentu akan memberi pemahaman itu ke masyarakat, serta menepis semua berita hoax yang beredar," lanjutnya

Noor Toha memaparkan bahwa terkait hal ini memang tidak diatur secara langsung oleh KPU. Namun dari instansi TNI maupun Polri sudah memiliki aturan, bahwa mereka harus menjaga netralitas dan semua potensi yang mengarah pada kecurigaan tidak netral.

"TNI maupun Polri, tidak diperbolehkan melakukan pemasangan alat peraga kampanye, dan tidak diperbolehkan mendirikan TPS," tutupnya. (sinta/bdknews)